SERPONG – Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) menggelar pertemuan penting berskala besar guna mengoptimalkan akselerasi transformasi sistem kesehatan pada layanan primer. Acara yang mengusung tema penguatan kerjasama Lintas Program (LP) dan Lintas Sektor (LS) dalam implementasi pelayanan kesehatan primer dan komunitas ini berlangsung pada Rabu dan Kamis (20-21 Mei 2026).
Kegiatan strategis ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan, dr. Allin Hendalin Mahdaniar, MKM. Dalam sambutannya, dr. Allin menekankan bahwa implementasi Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer (ILP) merupakan pilar utama yang membutuhkan keterlibatan aktif dan komitmen dari semua pihak. Menurutnya, pendekatan pelayanan kesehatan primer berbasis siklus hidup tidak akan bisa berjalan optimal tanpa adanya sinergi yang kokoh di antara lintas program maupun lintas sektor. Semua elemen perlu memperkuat upaya promotif, preventif, serta deteksi dini penyakit langsung di tengah masyarakat melalui kerja sama yang terstruktur demi mewujudkan masyarakat Kota Tangerang Selatan yang sehat dan produktif.
Memasuki sesi inti, forum koordinasi ini menghadirkan serangkaian pemaparan materi komprehensif dari para narasumber ahli yang membedah evaluasi capaian, tantangan, serta rencana strategis dalam penguatan mutu pelayanan di wilayah Kota Tangerang Selatan. Sebagai narasumber utama, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, DR. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS, membawakan materi utama bertajuk "Penguatan klaster 4 dan lintas klaster".
Dalam pemaparannya, DR. dr. Ati menggarisbawahi bahwa Transformasi Sistem Kesehatan Nasional menempatkan layanan primer sebagai fondasi utama untuk meningkatkan akses, mutu, dan kesinambungan layanan. Beliau memaparkan tiga program utama penguatan upaya preventif, yakni perluasan imunisasi rutin dari 11 menjadi 14 jenis vaksin (termasuk penambahan vaksin HPV, PCV, dan Rotavirus) , serta pelaksanaan skrining massal untuk 14 penyakit prioritas penyebab kematian tertinggi di setiap sasaran usia, seperti thalassemia, stroke, kanker, dan diabetes, serta edukasi berupa promosi dan pemberdayaan masyarakat. Pada klaster 4 berfokus pada Penanggulangan Penyakit Menular serta Kesehatan Lingkungan. Klaster ini bertanggung jawab dalam mendeteksi, mencegah, dan mengendalikan penyebaran penyakit menular agar tidak menjadi wabah di masyarakat.
Selanjutnya, pada penguatan lintas klaster, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten, DR. dr. Hj. Ati Pramudji Hastuti, MARS menekankan bahwa dengan adanya lintas klaster memastikan pasien mendapatkan perawatan yang komprehensif, cepat, dan terkoordinasi dengan baik
Lebih lanjut, dr. Nimas Teguh Widhanarti, SKM, MKM sebagai Kepala Seksi Mutu dan Pelayanan Primer di Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Banten. Memberikan pemaparan terkait “Penguatan Klaster 2 dan 3”. Klaster 2 (Kesehatan Ibu dan Anak) dilakukan peningkatan standar Antenatal Care (ANC) dari 4 kali menjadi 6 kali kunjungan, termasuk 2 kali pemeriksaan USG oleh dokter pada trimester 1 dan 3 , serta optimalisasi pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu menggunakan alat antropometri terstandar demi mengejar target penurunan angka stunting. Sementara untuk Klaster 3 (Usia Produktif dan Lansia), fokus diarahkan pada deteksi dini faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) dan pemantauan kepatuhan pengobatan pasien kronis (hipertensi dan diabetes) secara rutin setiap bulan. drg. Nimas juga menegaskan bahwa data Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) harus dianalisis secara berkala agar kader kesehatan dapat melakukan kunjungan rumah yang efektif untuk mengidentifikasi warga yang putus pengobatan (missing services).
Sinergi teknis tersebut kemudian diperdalam melalui pemaparan perwakilan internal Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan. Perwakilan Tim Kerja Kesehatan Keluarga dan Gizi (Kesga Gizi), dr. Esti , menyampaikan materi mengenai "Standar Pelayanan Minimal (SPM) klaster 2 dan 3" di Kota Tangerang Selatan. dr. Esti mengupas tuntas tata cara pemenuhan hak-hak kesehatan dasar warga negara sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024. Beliau menguraikan rincian standar kuantitas dan kualitas barang/jasa pelayanan yang wajib dipenuhi oleh pemerintah daerah, mulai dari penyediaan Buku KIA, paket pemeriksaan 12T dengan penambahan USG bagi ibu hamil dan skrining kesehatan jiwa bagi ibu hamil. Dilakukan pula penguatan pelayanan neonatal esensial bagi bayi baru lahir (KN1-KN3), hingga instrumen Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS).
dr. Esti juga memaparkan target akselerasi daerah, di mana prevalensi stunting di Kota Tangerang Selatan yang berada di angka 10,5% pada tahun 2025 ditargetkan turun drastis menjadi 7,54% pada tahun 2026. Pada sasaran lansia (usia 60 tahun ke atas), pemenuhan SPM wajib mencapai target 100% melalui edukasi dan skrining berkala yang mencakup pengukuran antropometri, tensi darah, gula darah, kolesterol, serta penilaian tingkat kemandirian lansia secara sederhana baik di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes), Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM/Posyandu), maupun lewat kunjungan rumah.
Melengkapi penguatan klaster siklus hidup, Ketua Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer Hj. Sri Badriyani, S.ST, MKM menyajikan materi mengenai "Peran Lintas Sektor dan Fasyankes dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Komplementer". Integrasi Pelayanan Kesehatan Tradisional (Yankestrad) menjadi bagian inovatif dalam ILP di Tangsel, yang berlandaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan No. 37 Tahun 2017.
Dalam sesi ini, dipaparkan indikator utama program komplementer yang harus dicapai oleh seluruh Puskesmas di Kota Tangerang Selatan, yang meliputi tiga pilar: (1) Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional integrasi di dalam gedung Puskesmas, (2) Pelaksanaan pembinaan berkala terhadap para penyehat tradisional (Hatra) di wilayah kerja, serta (3) Pembentukan dan pembinaan kelompok Asuhan Mandiri (Asman) masyarakat melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA). Langkah ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat dalam memelihara kesehatan secara promotif dan preventif menggunakan kearifan lokal yang terstandarisasi dan aman.
Sinergi teknis tersebut kemudian diperdalam melalui pemaparan materi dari jajaran internal Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan lainnya. Ketua Tim Kerja Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, dr. Aprilia Krisliana, MKM menyampaikan tentang program penanggulangan Penyakit Menular di klaster 4 yang meliputi Penyakit Menular Langsung (TBC, HIV, Hepatitis, Kusta, Frambusia, Diare, ISPA), Penyakit Tular Vektor (DBD, Malaria, Filariasis) serta Penyakit Menular Bersumber Binatang (Rabies, Leptospirosis), juga pentingnya kegiatan di wilayah dengan melibatkan pemangku wilayah, masyarakat dan kader dalam mencegah penularan penyakit dan pemantauan wilayah setempat (PWS) dalam rangka kewaspadaan dini untuk mencegah potensi terjadinya KLB (kejadian luar biasa)/wabah. Ditampilkan pula data capaian kinerja Puskesmas dalam program penyakit menular dari Januari hingga Mei 2026, yang diharapkan Puskesmas bisa berstrategi dan berinovasi untuk mencapai target program yang telah ditetapkan sampai akhir tahun.
dr. Agatha Christie selaku Ketua Tim Kerja Surveilans, Imunisasi, Penanggulangan Krisis, dan Penyehatan Lingkungan menyampaikan evaluasi capaian program klaster 4 hingga Mei 2026.Evaluasi difokuskan pada penguatan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) dalam mendeteksi potensi Kejadian Luar Biasa (KLB), pemantauan Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I), serta kewaspadaan terhadap Penyakit Infeksi Emerging guna memastikan respon cepat dan tepat di seluruh wilayah kerja Puskesmas.
Selain pengendalian penyakit, kegiatan juga menyoroti pentingnya kesehatan lingkungan sebagai upaya pencegahan faktor risiko penyakit berbasis lingkungan di masyarakat. Dalam kegiatan ini turut dilakukan pemantauan capaian Inspeksi Kesehatan Lingkungan (IKL), pengawasan kualitas air minum, Tempat Fasilitas Umum (TFU), serta pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di 35 UPTD Puskesmas. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyusunan tindak lanjut dan dasar kebijakan dalam pengambilan keputusan guna memperkuat kualitas surveilans dan kesehatan lingkungan secara berkelanjutan.
Di sisi lain, penguatan layanan penunjang dan pemantauan kesehatan berbasis komunitas juga menjadi fokus utama dalam diskusi ini. Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kota Tangsel, dr. Riki Hermawan menyampaikan materi mengenai peran krusial Lab Kesmas dalam mendukung program komunitas dan pengelolaan sampel PROLANIS (Program Pengelolaan Penyakit Kronis). Dalam sesi ini, dijelaskan mengenai standarisasi prosedur pemeriksaan laboratorium bagi pasien Diabetes Melitus dan Hipertensi yang terintegrasi dengan BPJS Kesehatan pada 28 Puskesmas yang telah bermitra, di samping kesiapsiagaan Labkesda dalam melakukan pengujian kualitas pangan pada program Makanan Bergizi Gratis (MBG) serta prosedur cepat penanganan sampel pada kasus keracunan makanan.
Rangkaian pemaparan ditutup secara komprehensif oleh Kepala UPTD Farmasi, Ahmad Khuzaidin Nur, S.Far., Apt, yang mengulas Pelayanan Kefarmasian Lintas Klaster di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), di mana berdasarkan data aplikasi SELENA per April 2026, sebanyak 24 Puskesmas di Tangsel telah berhasil mencapai target ketersediaan obat esensial 100 persen dan 11 Puskesmas lainnya berada di angka 80 hingga 100 persen, dengan fokus keberlanjutan pada penguatan Pelayanan Informasi Obat (PIO) dan konseling yang terdokumentasi demi menjamin keselamatan pasien.
Pertemuan koordinasi intensif yang dihadiri oleh seluruh jajaran struktural Dinas Kesehatan, para Kepala UPTD Puskesmas, UPTD Labkesda, serta perwakilan lintas sektor ini diakhiri dengan perumusan kesepakatan dan rencana aksi bersama. Melalui keterpaduan program yang telah dipaparkan secara rinci oleh para narasumber, Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan menegaskan komitmen penuh untuk menyatukan langkah dan frekuensi kerja dalam menghadirkan pelayanan kesehatan dasar yang bermutu, merata, dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Kota Tangerang Selatan.
